undang undang no 23 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);1997 UU NO. undang undang no 23 tahun 1997

 
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);1997 UU NOundang undang no 23 tahun 1997  24, LN

2010. UULH Tahun 1982 merupakan sumber hukum formal yang pertama dalam kontek hukum. Undang-undang (UU) tentang Peradilan Militer. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23) wajib disimpan selama 30 (tiga puluh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Undang-undang Nomor 23 Prp. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Keterangan : Pengelolaan Lingkungan Hidup Kategori : Undang-Undang, Nasional Tahun : 1997 DOWNLOADPP No. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikata. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 27, LN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. Undang-undang (UU) tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan penge-lolaan lingkungan hidup di Indonesia. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. 000,- tidak dijelaskan pada UU HAK, KEWAJIBAN DAN X PENENTUAN PERALIHAN sebelumnya LARANGAN. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang. 5026, LL SETNEG : 8 HLM. Undang Undang No. Pengelolaan Lingkungan Hidup - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Peraturan Perundang-undangan. bahwa berdasarkan. c. 32 Tahun 2009 PERBEDAAN UU NO. U. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Dengan disahkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (PPLH) sebagai pengganti Undang-Undang No. Tipe Dokumen. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat terbuka. Budiarto. Tipe Dokumen. 23 Mei 1997 Tanggal Pengundangan. ,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “. Dalam konsideran UU No. 93, TLN NO. E. 8 Tahun 1997 Dokumen Perusahaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 138 Concerning. 12, TLN RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. Judul. bahwa penyusunan UU No. 1997, LL SETNEG : 46 HLM. . FULL TEXT. 2013/No. 1997 No. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UMUM Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan. 2, TLN NO. Edi Sumarno S. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 23 (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penulis: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup / BAPEDAL: Penerbit: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup / BAPEDAL: Tahun Terbit: 1997: Lokasi Penerbitan: NA: ISBN: Kode Pustaka: Kode Panggil: UU 1997 23: Kode Klasifikasi:. Tahukah Anda, menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam definisi dokumen perusahaanadalah catatan, data, dan/atau keterangan yang dibuat atau diterima perusahaan dan berhubungan dengan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inilah produk hukum pertama yang dibuat pada Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu tempat kerja kementerian tersendiri. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. UU No. yang kemudian dengan Keppres No. Limbah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 22 Tahun. Peraturan Perundang-undangan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. id - Dalam materi tematik kelas 6 SD kali ini, kita telah sampai pada tema 8. 1997. U. Judul. 23 Mei 1997 Tanggal Berlaku. 1992, LL SETNEG : 41 HLM. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenaganukliran. 32 Tahun 2009 PERBEDAAN UU NO. Peraturan. Undang-undang Nomor 23 Prp. METADATA PERATURAN. METADATA PERATURAN. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. UUPLH (UU No 23/1997) terdiri dari 11 bab dan 52 pasal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 -. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. (tiga puluh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang. Sembunyikan. Undang-undang (UU) NO. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara. No. GridKids. Perijinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Kertanegara, Vol. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Oleh . Tipe Dokumen. 1997/ No. Undang-undang (UU) No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email. Secara umum, perbedaan antara UUPLH, 1997 Dengan Rencana Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUUPPLH), 2009 dapat dibagi menjadi 2, yaitu. A. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindun gan dan . A. H. Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 23 tahun 1997, terakhir dan sekaligus menjadi isu paling strategis adalah UU No. Lahirnya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan salah satu pengembangan atau pembaharuan dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Download as a PDF or view online for free. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat(1), dan Pasal 23 ayat(2) Undang-undang Dasar 1945; 2. 1997/ No. 3676, LL SETNEG : 17 HLM. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan PP No. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Abstrak. 23 Thn 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019. 23 Tahun 1997 diberikan instrumen hukum yang dikenal dengan baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (Analisis mengenai dampak lingkungan) dan perizinan. UU No 2Tahun 1966 tentang Hygiener(i3$*fihun 1966 No 22, TLN No 2804). DR. UU No. 68, TLN NO. bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; f. No. UUPLH (UU No 23/1997) terdiri dari 11 bab dan 52 pasal dikeluarkannya undang undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH Tahun 1982, kemudian diganti dengan U U No 23 Tahun 1997 (U U L H 1997). 17 Tahun 2016Tenaga Kerja No. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak T. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, selama 12 tahun digunakan, nyaris seperti macan ompong dalam proses hukum untuk menjerat pencemar lingkungan. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ke Undang-Undang RI No. Kamu akan belajar tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yaitu hak asasi warga negara. Peraturan No. Penulis memandang bahwa Penggantian UU No. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997. 5232, LL SETNEG: 36 HLM. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sampai ke Undang-Undang yang paling baru yaitu Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang. dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar. NOMOR 22 TAHUN 1997. 1997. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. NO. yang Terdapat Dalam Undang-Undan g No. PP No. LN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Ditetapkan: 19 September 1997. 23 Mei 1997 Tanggal Berlaku. Peran dan Gugatan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. KETENAGAKERJAAN. 2. Menurut Undang Undang No. Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no. Uu nomor 4 tahun 1982. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (mencabut Undang- Undang No. ASTALOG. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, terlebih sudah adanya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan UU. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Lingkungan. Undang Undang No. Pasal 52 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan. 1997. 24 Tahun 1997 Penyiaran MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; f. 6 Jika di-cermati terdapat beberapa perbedaan penga-turan antara UUPPLH. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam Undang-undang No. Permasalahan diubahnya UU No. Pasal 23. 3 Tahun 2006. 23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga. 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2004-2008 Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. Nomor. Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatablad 1847 : 23) wajib disimpan selama 30 (tiga puluh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. 19. Informasi Detil Dokumen. Undang-undang (UU) NO. sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun. Asas pencemar membayar ( polluter pays principle) bukan hanya sebagai upaya preventif namun juga represif bagi penegakan hukum lingkungan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR . 23/1997), telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. 3699, LL SETNEG : 34 HLM.